Gebyar PAUD Way Kanan, Bentuk Komitmen Terhadap Kemajuan Pendidikan

Way Kanan - Guna menunjukkan komitmen bersama terhadap kemajuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemkab Way Kanan menggelar Gebyar PAUD di Komplek Rusunawa, Senin (23/4/2018). Bunda PAUD Kabupaten Way Kanan Dessy Afriyanti Adipati mengatakan pencanangan gerakan nasional PAUD berkualitas, khususnya di Kabupaten Way Kanan harus terus berbenah diri, mengingat kebutuhan masyarakat untuk mengoptimalkan tumbuh kembangkan anak secara holistik lewat layanan pendidikan anak usia dini semakin meningkat. "Kita juga menggelar pagelaran budaya daerah, untuk memperkenalkan kepada generasi muda budaya daerah, yang merupakan menjadi tanggungjawab kita bersama agar tetap lestari, karena budaya merupakan salah satu Identitas suatu negara," terangnya. Gebyar PAUD tersebut memperlombakan 11 jenis perlombaan yakni, Hafalan Surat-surat Pendek, Melengkapi Gambar, Memasang Puzzle Lantai Huruf, Bilangan, Bermain Drama/Karakter, Mengdongeng Boneka Tangan, Senam Ceria, Fariasi Balok Susun, Fashion Show, Lomba APE Dalam, Tari Siger Pengunten dan Storytelling dengan jumlah 378 peserta dari lembaga pendidikan anak usia dini dan TK se-Kabupaten ini. "Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan sehingga dapat terselenggaranya Pagelaran Seni Daerah Lampung dan Gebyar PAUD dalam rangka HUT ke-19 Kabupaten Way Kanan ini," ungkapnya.

Sumber: http://www.lampost.co

Read More

Balai Pelestarian Nilai Budaya' (BPNB) Jawa Barat Turut SEMARAKKAN HARDIKNAS 2018

Bandung - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 digelar meriah dengan menampilkan hasil karya dan beragam potensi produk pendidikan.

"Hal itu diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia," ujar Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemedikbud Dr. Sutanto, S.H., M.A. saat membuka secara resmi peringatan Semarak Hardiknas 2018 di gedung Bale Pancaniti Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Jalan Pesantren Kota Cimahi, Selasa (24/4/2018).

“Kita ingin menampilkan seluruh hasil yang telah dilakukan baik di unit pelaksana teknis, maupun sekolah, hingga masyarakat. Ini sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan," ungkapnya.

Hardiknas tiap tahun diperingati sebagai upaya mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan Indonesia pada masa pergerakan tiap 2 Mei.

Tahun ini Peringatan Hadiknas dengan tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, digelar serentak di 34 Provinsi pada 21-27 April 2018, dilaksanakan atas kerja sama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud dan didukung para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di masing-masing daerah.

Sutantopun menilai, karya yang diciptakan para pelajar Indonesi menunjukkan potensi sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Sekolah harus meningkatkan pelatihan, sebab kalau tidak digali tidak akan kelihatan potensinya.

"Hasil karya dunia pendidikan butuh banyak dipromosikan. Kita juga butuh pencitraan untuk mempromosikan hasil karya siswa. Agar mengangkat kesuksesan dan citra positif bangsa Indonesia," akunya.

Disisi lain dalam stand pameran pada acara semarak hari pendidikan nasional 2018 nampak stand dari Balai Pelestarian Nilai Budaya ( BPNB) Jawa Barat, yang memamerkan berbagai kerajinan dan beberapa produk buku yang ada kaitan nya dengan nilai nilai budaya Ayi Syarip S , SOS , pada kesempatan ini menjelas kan “ Kami di sini turut mengisi acara beberapa tari kesenian daerah yang penari nya adalah dari sekolah binaan kami serta membuka stand pameran yang beberapa produk nya adalah dari berbagai daerah di Jawa Barat “ ujar nya Ayi Syarip S , SOS , kepada 60menit.com di sela sela kesibukan melayani pengunjung stand .

Lebih lanjut Ayi mengatakan “Disini turut hadir pula Bapak Agus Setiabudi, selaku kepala Subbag Tata Usaha BPNB Jawa Barat yang pada kesempatan ini mewakili Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya ( BPNB) di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ” kata ayi

Hal senada juga dikata kan oleh Ali selaku peneliti “ Balai Pelestarian Nilai Budaya ( BPNB) adala sebagai pengembangan , pelestarian dan pemanfatan tentang budaya maka kami berusaha untuk memperkenal kan beberapa nilai nilai budaya , dan pada saat ini kami di minta untuk berpartisipasi di kegiatanHARDIKNAS ini “ Pungkas nya ( Wahyu )

Sumber: http://www.60menit.com/

Read More

Kemdikbud Gelar Pameran Pendidikan, Masih Banyak Generasi Muda Ingin Tahu Soal Budaya

Cimahi - Stand Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat di Pameran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI), Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (25/4), ramai dikunjungi para pelajar. Mereka asik mencermati sejumlah benda budaya yang dipamerkan.

Ada dua wayang dari kayu berbentuk tokoh Cepot dan Arjuna, alat permainan dari kayu bernama gasing, dua boneka kayu ondel-ondel dari Jakarta, rumah adat orang Suku Baduy dari Banten dan Kain Tapis dari Lampung.

“Pak, gasing ini cara memainkannya bagaimana?”ujar Dea, pengunjung asal Kota Bandung, kepada Ali Gufron, staf peneliti BPNB yang bertugas sebagai penjaga stan pameran. Anisa, siswa SMA dari Cianjur menanyakan fungsi dan bahan baku pembuatan kain tapis dari Lampung.

“Kalau rumah adat orang Baduy benar tidak pakai paku, pak?”celetuk Amira, pelajar asal Kota Bandung.

Dengan sabar Ali, peneliti BPNB Jawa Barat menjawab satu persatu pertanyaan para remaja tersebut. Sambil mengangguk tanda mengerti, seorang diantara para pelajar meraih wayang golek Cepot dan memainkannya. Sontak derai tawa pecah dan membuat suasana bertambah ceria.

“Sejak hari pertama sampai hari kelima ini, pengunjunga muda banyak yang antusias mendatangi stan kami. Mereka tak segan menanyakan apa saja kebudayaan Indonesia yang dipamerkan. Saya sangat bersyukur karena itu tandanya masih banyak anak muda yang ingin tahu budayanya sendiri,” kata Ali Gufron, Rabu (25/4).

Sebagai seorang peneliti, Ali mengakui cukup sulit menyosialisasikan kekayaan budaya kepada para remaja. Pasalnya, derasnya arus informasi lewat internet membuat anak-anak bebas menyaksikan kebudayaan lintas negara. Belum cukup bekal pengetahuan tentang kebudayaan sendiri, remaja kita sudah digempur dengan meriahnya kebudayaan negara lain.

“Jadi kalau ada pameran pendidikan seperti ini lantas didatangi generasi muda, sepertinya masih banyak harapan kita pada generasi mendatang,” kata Ali.

Pameran pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat ini diikuti 32 stan. Sebanyak 10 stand diisi oleh satuan kerja di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya BPNB Jawa Barat. BPNB Jawa Barat menaungi 4 provinsi yakni Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Lampung. Sementara 22 stan lain diisi oleh pegiat industri kreatif seperti para pengusaha kecil bidang alat permainan edukatif dan industri pakaian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei pada tahun ini dilaksanakan berbeda dan istimewa. Unik karena berlangsung di 34 provinsi sejak Sabtu (21/4) sampai Jumat (27/4). Istimewa karena dalam pelaksanaannya telah menunjukkan sinergi yang erat amtara pemangku kepentingan bidang pendidikan di seluruh Indonesia. Pekan peringatan Hardiknas mengangkat tema ‘Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan’.

“Tentu ini akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Kalau sekarang menjadi pekan peringatan, tahun depan bukan lagi menjadi pekan, tetapi bulan pendidikan. Selama satu bulan penuh kita peringati hari pendidikan,” pesan Mendikbud di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan rasa syukurnya dapat mewujudkan sinergi antar UPT Kemendikbud dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

“Dengan kerja sama yang baik ini Insya Allah semua kegiatan bisa kita laksanakan bersama-sama,” tutur Didik.

Ia pun berharap dengan adanya Pekan Peringatan Hardiknas ini tidak hanya menjadi wadah peringatan saja, tetapi juga memiliki arti yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Semoga pekan peringatan ini tidak hanya perayaan semata, tetapi memiliki arti yang luar biasa untuk pengabdian kita, sehingga kualitas pendidikan dan kebudayaan dapat dirasakan di seluruh tanah air,” pesan Didik.(dianw/C).

Sumber: http://waspadamedan.com

Read More

Penayangan Film dan Diskusi Kebudayaan, Pandeglang 2016

Read More

Darmaraja Festival 2013 (3)

Read More

Meriahnya Festival Langkisau 2018 dengan penampilan tari kreasi berbagai provinsi

Para peserta membawakan tari kreasi masing-masing yang memukau pengunjung pada ajang Gebyar Seni dan Budaya Multikultural se-Indonesia, di Pantai Carocok, Kab Pesisir Selatan (16/4) malam. Para peserta merupakan utusan dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) di Indonesia, yang tergabung dalam Sanggar Seni San Alida.

Para peserta dari BPNB Sumatera Barat yaitu, Sanggar Meurunoe utusan BPNB Aceh, Sanggar Seni Megat utusan BPNB Kepulauan Riau, Sanggar Dwi Arta utusan BPNB Jawa Barat, Bale Seni Wasana Nugraha utusan BPNB DI Yogyakarta.

Sanggar Simpor utusan BPNB Kalimantan Barat, Sanggar Supraba Eka Duta utusan BPNB Bali, Sanggar Bolong Ringgi utusan BPNB Sulawesi Selatan, Sanggar Tiara Fitrah utusan BPNB Sulawesi Utara, Sanggar Serafim utusan BPNB Maluku, dan terakhir Sanggar Ostari BPNB Papua.

Semua peserta mendapatkan sambutan yang meriah dari para penonton, terutama utusan Sulawesi Utara dan Papua. Mereka sempat bertandang dan diterima khusus oleh Ketua TP PKK Pessel, Lisda Rawdha.

Gebyar Seni dan Budaya Multikultural dilaksanakan dalam rangka memeriahkan ajang tahunan Festival Langkisau yang berlangsung pada 15 hingga 21 April 2018. [hhw]

Sumber: https://www.merdeka.com

Read More

Sejarah Perjuangan Perempuan Sunda dalam Membangun Bangsa

Oleh: Prof Dr. Hj.Nina Herlina Lubis, M.S

Pengantar

Berbicara tentang perjuangan perempuan Sunda dalam membangun Bangsa, berarti berbicara tentang peran perempuan Sunda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tentu saja hal ini sangat luas. 0leh karena itu, tulisan hanya akan difokuskan pada bagaimana pasang surut status sosial kaum perempuan Sunda sebagaimana terefleksikan dalam historiografi Sunda dan juga bagaimana usaha untuk lebih memberdayakan peran perempuan Sunda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan dalam Historiografi Indonesia

Dalam perkembangan penulisan sejarah (historiografi) modern di Indonesia, hingga saat ini belum ada penulis yang secara khusus menulis sejarah perempuan. Meskipun ada biografi tentang tokoh-tokoh perempuan, pada umumnya tidak ditulis oleh sejarawan. Sebagai perbandingan, di Amerika, sejak tahun 1980-an kajian sejarah perempuan sudah merupakan spesialisasi tersendiri sebagai bagian dari sejarah sosial.(Kuntowijoyo, 1988) Tulisan-tulisan sosiologi yang membicarakan perempuan sebagai penyumbang dalam sektor¬sektor sosial memang sudah cukup banyak, bahkan akhir-akhir ini di beberapa universitas sudah ada Pusat Kajian Wanita (bukan: perempuan). Sejarah perempuan yang dikaitkan dengan masalah gender, yang dalam dua dekade terakhir ini banyak dibicarakan orang di Indonesia, baru menyentuh kulit luarnya saja.

Mengapa perempuan jarang sekali dijadikan tokoh sentral dalam historiografi (penulisan sejarah)? Bila melihat perkembangan historiografi di dunia, juga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa sejarah adalah milik kaum laki-laki. Tema-tema sentral dalam sejarah dipenuhi dengan tema sejarah politik dan militer yang erat kaitannya dengan masalah kekuasaan dan keperkasaan, yang dapat dikatakan milik kaum laki-laki (Kuntowijoyo, 1988). Corak sejarah yang androsentris seperti ini, menempatkan perempuan hanya sebagai figuran. Keadaan ini memang tidak adil karena sesungguhnya perempuan dapat dipandang sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa menggerakkan sejarah.

Selain itu, tulisan sejarah pada masa lalu, pada umumnya bersifat elitis, hanya membicarakan orang besar, membicarakan kelompok penguasa. Jadi, tidak ada tempat bagi rakyat kecil. Tidak mengherankan bila dalam historiografi tradisional pun perempuan yang hanya disebut-sebut sedikit itu, hanya menyangkut perempuan kalangan atas.

Gambaran tentang perempuan Indonesia pada masa lalu secara tersirat maupun tersurat dapat di fahami melalui historiografi tradisional. Yang dimaksud dengan historiografi tradisional adalah tulisan sejarah yang dibuat berdasarkan tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan ditulis oleh para pujangga, para empu, atau penulis-penulis khusus yang ada di istana-istana atau pendopo-pendopo kabupaten. Historiografi tradisional ini dikenal dengan sebutan wawacan, babad, sejarah, serat, lontarak, hikayat, tambo, dll. Historiografi tradisional dapat dibedakan dengan historiografi modern, karena dalam historiografi tradisional, selain fakta sejarah, juga dimuat unsur-unsur sastra dan mitos. Seringkali kebenaran historis tidak dibedakan dari kebenaran mitis. (Ricklefs, 1987). Meskipun demikian, historiografi tradisional sangat penting artinya bagi sejarah karena di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya masyarakat yang menghasilkan karya tersebut (Kartodirdjo, 1988). Oleh karena itu, dari historiografi tradisional yang banyak memuat aspek non-historis sekalipun, kita dapat menangkap bagaimana citra perempuan Indonesia dalam sejarah masa lalu.

Masalah citra perempuan berkaitan dengan dua hal. Pertama: masalah sex dan gender. Yang dimaksud dengan masalah sex adalah masalah penampilan fisik yang membedakan perempuan dari pria secara kodrati sedangkan masalah gender adalah masalah sosio-budaya, yang didasarkan atas simbol-simbol. Perempuan diberi simbol-simbol: lemah-lembut, keibuan, cantik, emosional; sedangkan laki-laki dilekati simbol-simbol: kuat, perkasa, jantan, rasional. Dilihat dari perbedaan simbolis ini bisa muncul anggapan bahwa perempuan dianggap lebih lemah dari pria. Kedua, masalah status sosial . Kita mengetahui bahwa dalam stratifikasi sosial masyarakat di Indonesia, pada umumnya dikenal tiga lapisan masyarakat yaitu: kaum bangsawan (kelompok aristokrat) yang menempati lapisan atas, dan kaum yang lebih rendah yaitu wong cilik (Jawa), rakyat biasa, atau cacah (Sunda). Di beberapa kalangan etnis tertentu ada juga strata di antara keduanya, misalnya dalam masyarakat Sunda dikenal strata santana. Jadi, ada perempuan yang termasuk kaum bangsawan dengan segala hak istimewanya, dan ada perempuan wong cilik yang harus menerima statusnya sebagai rakyat kecil.

Peran Perempuan Sunda dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Peran perempuan Sunda dalam berbagai aspek kehidupan sangat menarik untuk dicermati. Di dunia pendidikan, jumlah sarjana perempuan, bukan persoalan, malah yang duduk menjadi guru besar, balatak (istilah Sunda yang menunjuk pada jumlah banyak dan tersebar). Perubahan sosial yang deras terjadi pada pergantian abad ke-19 menuju abad ke¬20. Seiring dengan bergulirnya roda sejarah, status sosial kaum wanita perlahan-lahan berubah. Perubahan terjadi antara lain karena adanya tokoh-tokoh penggerak emansipasi yang membuka jalan bagi pendidikan kaum wanita. Tokoh-tokoh penggerak emansipasi ini antara lain Raden Dewi Sartika (dari Bandung), R.Ayu Lasminingrat (dari Garut), serta R. Siti Jenab (dari Cianjur). Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, keadaan berubah secara drastis. Kebebasan terbuka lebar bagi bangsa Indonesia untuk berkiprah di segala bidang. Jelas pula perubahan yang terjadi. Sekarang wanita sudah setara dengan pria untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Namun di sisi lain, masih banyak wanita yang sarjana, terpaksa mengikuti ke kota mana suami pindah tugas (jarang ada suami yang ikut ke mana isteri pindah tugas).

Sebagai bandingan, kita lihat, bagaimana peran perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam dunia politik. Yang dimaksud dengan urusan politik di sini adalah urusan bagaimana memperoleh kekuasaan dan bagaimana menyelenggarakan kekuasaan/ pemerintahan. Kita bisa memperhatikan data ini: Jumlah menteri perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 (2009-2014) ada 5 orang dari 34 menteri (dan baru bulan ini dikurangi satu orang tinggal 4 orang), sedangkan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 (2004-2009), hanya 4 orang dari 36 menteri. (indocashregister com/../daftar-menteri-kabinet-indonesia-bersatu-jilid-2-pengumuman -resmi/). Jadi, semula ada kenaikan sebesar 25%, namun setelah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan diganti oleh Agus Martowardoyo pada tanggal 20 Mei 2010, berarti persentase ini menurun kembali.

Sementara itu, anggota DPR perempuan periode 2009-2014, ada 101 orang dari 560 anggota DPR, atau 18,03%, sedangkan pada periode 2004-2009, anggota DPR perempuan hanya 62 orang dari 550 orang, jadi hanya. 11,6 %. Berarti ada peningkatan sebesar enam persen dibanding periode sebelumnya. Bandingkan dengan periode 1992-1997 yaitu 60 anggota perempuan atau 12,15% dan periode 1999-2004 dengan 44 anggota perempuan atau 8,80 % (Prastya, 2010 dalam gagasanhukum.wordpress.com/.../implikasi-putusan-mk¬terhadap keterwakilan- perempuan/, 22 Mei 2010). .Sementara itu, gubernur perempuan hingga hari ini, hanya ada satu orang (yaitu Gubernur Banten) dari 33 gubernur yang ada di Indonesia, atau hanya 3%. Sementara itu kaum perempuan yang menjadi bupati/ walikota, hanya 8 orang dari 440 kepala daerah di seluruh Indonesia, atau 1,8 persen; dan yang menjadi wakil bupati/walikota, hanya 18 orang dari 440 wakil kepala daerah di seluruh Indonesia (http://www. menegyp. go. id/index. php?opti on=com content&view—artic le&: kontribusi-perempuan-di-pemerintah-minim&catic1=38:artikel-perempuan &Itemid=114 21 Mei 2010)

Masih terasa ada ganjalan, ketika seorang wanita menjadi menteri, sementara suami bukan apa-apa. Keadaan seperti itu "kurang enak dirasakan, kurang bisa diterima". Hal ini menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat kita masih androgynus (menganggap dunia adalah milik laki-laki). Sekarang itu sebenarnya sudah bukan zamannya lagi bicara soal emansipasi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Namun, kenyataannya di kalangan masyarakat kita sekarang masih saja terdengar ungkapan, "awewe mah dulang tinande", secara ironis juga masih ada yang mengatakan, perempuan itu kodratnya hanya "di dapur, di sumur, di kasur". Adanya ungkapan-ungkapan seperti ini, secara implisit menunjukkan betapa status sosial kaum perempuan, belum bisa meningkat secara ajeg. Ada lagi sebuah kasus yang terasa ironis. Pada tahun 2004, ada tujuh orang perempuan yang mendaftarkan diri untuk menjadi walikota Bandung. Ini menggembirakan, meski tak usah dipertanyakan mengenai kans untuk bisa menjadi walikota. Ada orang yang sinis berkata "ah, itu sekedar meramaikan". Tentu saja ucapan ini tidak menggembirakan, dan menyisakan pertanyaan yang hams dipikirkan jawabannya.

Dengan memperhatikan capaian yang diperoleh kaum perempuan Indonesia di bidang politik dewasa ini , memang masih belum mencapai sasaran yaitu 30 % dari yang ditargetkan. Mengapa begitu sulit untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik di Indonesia (termasuk perempuan Sunda tentunya)? Apakah benar keterlibatan perempuan dalam dunia pemerintahan/dunia politik, sekedar "meramaikan"? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, marl kita menengok ke masa lalu.

Perempuan dalam Sejarah Politik di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah Sunda, kita mengenal beberapa tokoh perempuan yang menduduki posisi tinggi.. Di Sumedang, pada abad ke-18 pernah ada seorang perempuan yang menjadi bupati dan dikenal sebagai Dalem Isteri Raja Ningrat (1744-1759). Puteri sulung Pangeran Kusumahdinata ini diangkat menjadi bupati karena ketika ayahandanya meninggal, ketiga adik laki-lakinya belum dewasa, cucu sulungnya yang laki-laki juga masih kecil. Lima belas tahun bukan waktu yang sebentar untuk memerintah sebuah kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Sebenarnya juga, leluhur Bupati Isteri ini, ada yang pernah menjadi ratu di Kerajaan Sumedanglarang (bawahan Kerajaan Sunda), yaitu Nyi Mas Ratu Patuakan yang kemudian digantikan oleh puterinya yaitu Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun. Jadi, setidak-tidaknya di Sumedang pernah ada dua orang Ratu (Raja puteri) dan seorang bupati perempuan. Ini menunjukkan bahwa ada perempuan (kebetulan dari kalangan atas) Sunda yang memiliki kedudukan sejajar dengan pria, meski tentu ini hanya bersifat kasuistis (Lubis et al., 2008). Jangan lupa pula, bahwa dalam mitologi Sunda dikenal tokoh Sunan Ambu, tokoh utama di kahyangan, yang memiliki para pembantu, para bujangga, yang jelas-jelas laki-laki. Apabila ada permasalahan di buana pancatengah, maka para bujangga ini diutus ke bumi untuk menyelesaikan masalah. Ada juga pembantunya perempuan yaitu Pohaci (Sanghyang Sri), yang kadang dikenal sebagai Dewi Sri, Dewi padi. Apabila menghadapi persoalan di buana pancatengah, maka para bujangga mengadukan persoalan kepada Sunan Ambu, pemilik solusi yang segala bisa. Setidaknya Sunan Ambu adalah simbolisasi "indung" (ibu), yang memiliki kedudukan sangat terhormat dalam tatanan nilai masyarakat Sunda lama. Kepadanyalah segala persoalan diadukan (Sumardjo, 2003:234- 243).

Demikianlah sekelumit peran perempuan Sunda dalam dunia politik masa lalu. Namun di balik gambaran status sosial yang tinggi di dunia politik tradisional itu, kita juga akan mendapat gambaran sebaliknya. Citra perempuan sebagai mahluk kelas dua, dapat kita kenali dari berbagai historiografi tradisional yang ada di Indonesia. Penulis mengambil contoh dari historiografi tradisional yang ada di Tatar Sunda, yang sudah penulis dalami selama ini.

Status sosial perempuan Sunda pada abad ke-19 antara lain tersirat dalam salah satu historiografi tradisional yang berjudul Sajarah Sukapura . Karya yang ditulis pada tahun 1886 oleh Raden Kanduruan Kertinagara (1835-1915) alias Haji Abdullah Soleh, mantan Wedana Manonjaya.ini berisi kisah para leluhur Sukapura, ceritera Dipati Ukur, dan pemerintahan para bupati Sukapura, sejak yang pertama hingga bupati ke-12, yaitu Bupati R. A. A. Wirahadiningrat (1875-1906).

Ada bagian yang menarik dalam karya ini yang berkaitan dengan perempuan, yaitu pada bagian VIII. Pada bagian ini dikisahkan tentang tiga orang anak buah Dipati Ukur, yang bernama Wirawangsa, Samahita, dan Astramanggala. Ketiga orang ini dianugerahi kebebasan dari tugas dan kewajiban oleh Sultan Mataram, karena mereka dianggap berjasa dalam penangkapan Dipati Ukur yang dianggap berkhianat kepada Sultan Mataram. Akan tetapi ketiganya merasa tidak puas atas anugerah itu. Lalu ketiga orang itu sepakat untuk mempersembahkan tiga orang gadis cantik kepada Sultan Mataram. Ternyata sultan merasa senang atas persembahan itu, dan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, ketiganya kemudian diangkat menjadi "mantri agung" (setingkat bupati). Jelaslah bahwa di sini perempuan dianggap sama dengan benda yang bisa dipersembahkan sebagai upeti.

Kaum menak (pria) hingga perempatan ketiga abad ke-19, mempunyai suatu tradisi yang disebut nyanggrah. Bila menginginkan seekor kuda milik rakyat (somah), sang menak cukup menggunting bulu suri kuda tersebut, maka kuda tersebut sudah beralih pemilik. Bila mereka mengadakan perjalanan ke desa (turne), kemudian melihat seorang gadis cantik, cukup baginya mengatakan: "Anak gadis siapa itu?". Maka sejak saat itu si gadis sudah bisa dipastikan akan menjadi miliknya. Hal ini mencerminkan betapa besar kekuasaan kaum menak dahulu, sekaligus mencerminkan betapa rendahnya kedudukan perempuan yang dianggap sama dengan kuda atau ternak lainnya. Ada kisah tragis berkaitan dengan kebiasaan nyanggrah ini. Bupati Cianjur, yang kemudian dikenal sebagai Dalem Dicondre, mengalami nasib buruk karena ia menginginkan seorang gadis desa yang cantik tapi sudah punya tunangan. Tunangan si gadis, tidak mau menerima perlakuan Dalem-nya, dan ia nekad membunuh Sang Dalem dengan menggunakan condre (sejenis badik) hingga tewas. Akhirnya bupati tersebut dikenal sebagai Dalem Dicondre. Kisah ini bisa dibaca dalam Sajarah Cikundul.

Dalam Wawacan Carios Munada dikisahkan tentang salah seorang Bupati Bandung pada abad ke-19 yang memiliki begitu banyak selir. Konon, jumlahnya ratusan. Asisten Residen Bandung waktu itu, meminta kepada bupati agar salah seorang selirnya dipinjamkan untuk tinggal bersamanya. Tanpa susah-payah. Sang Bupati meminjamkan salah seorang selirnya. Ketika si selir itu hamil, mudah saja Sang Asisten Residen menyerahkan kembali si selir ke kabupaten. Tidak pula menjadi masalah ketika si anak lahir dengan wajah indo, ia dianggap anak oleh bupati tersebut. Dalam kasus ini, sangat jelas betapa seorang perempuan di-alung--boyong- bagai mainan belaka. Kisah semacam ini juga bisa dibaca dalam Wawacan Sajarah Galuh. Dalam historiografi tradisional, yang salinannya diperkirakan dibuat antara tahun 1889-1894 ini, dikisahkan tentang Nyi Tanduran Gagang, seorang puteri keturunan Pajajaran yang mengalami nasib tragis. Mula-mula ia dinikahi Sultan Cirebon, tak lama kemudian diceraikan., karena bagian badan sang puteri mengeluarkan api. Tak lama kemudian ia dinikahi Sultan Banten, dan perkawinan berakhir segera karena alasan yang sama. Akhirnya sang puteri dinikahi Sultan Mataram. Pernikahan pun berakhir tidak lama kemudian. Ketiga Sultan sepakat menjual Nyi Tanduran Gagang kepada pemerintah Inggris (pada bagian lain kepada pemerintah Belanda). Akhirnya pemerintah asing itu bersedia menukar Nyi Tanduran Gagang dengan tiga pucuk meriam,. Tiap sultan mendapat sepucuk meriam. Meskipun kisah ini memiliki latar belakang politis, tetapi secara tersurat perempuan digambarkan sebagai piala bergilir, yang dengan mudah di-alung--boyong (dilempar ke sana ke mari).

Dalam carita-carita pantun ataupun dalam historiografi tradisional seperti Babad Pajajaran, Cariosan Prabu Siliwangi, dsb., diceritakan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris itu, beristri 151 orang. Salah seorang isteri kesayangannya adalah Nyai Rajamantri. Dalam hal ini, tanpa melihat apakah jumlah 151 orang itu faktual atau tidak, setidak-tidaknya menyiratkan bahwa perempuan hanya dianggap komoditi politik atau barang jaminan karena perkawinan Prabu Siliwangi dengan kebanyakan perempuan ini lebih bersifat politik yaitu untuk menjaga loyalitas elite-elite dari wilayah yang dikuasainya.(Lubis, 1998:232).

Mengapa kedudukan perempuan Sunda seperti digambarkan dalam historiografi tradisional itu begitu rendah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat? Apakah tidak ada pilihan bagi mereka? Tidak mudah menjawabnya, karena keadaan ini merupakan masalah struktural. Salah satu contoh, orang tua perempuan somah sangat menginginkan anak gadisnya dijadikan selir oleh kaum menak, (tidak peduli apakah dinikahi atau tidak nantinya) sebab keturunannya nanti bisa menjadi menak, sehingga status sosial mereka meningkat.

Perempuan tidak Punya Pilihan.

Dalam sejarah Sunda kaum menak pria, terutama para bupati, biasanya beristeri dan berselir banyak. Para isteri ataupun para selir, selain berasal dari kalangan menak, banyak juga yang berasal dari kalangan santana, bahkan dari kalangan somah. Garwa padmi (isteri yang kedudukannya setara dengan permaisuri) seorang bupati biasanya berasal dari kalangan menak tinggi (umumnya puteri bupati), sedangkan isteri-isteri lainnya bisa dari kalangan bukan menak tinggi, sedangkan selir, banyak yang berasal dari kalangan somah. Misalnya saja, Bupati Sumedang yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sugih, memiliki empat orang isteri ( tiga orang di antaranya puteri bupati) dan 27 selir, dan hanya seorang selir saja yang berasal dari kalangan menak, sisanya berasal dari kalangan yang berstatus sosial lebih rendah.(Lubis, 1998: 226).

Kaum perempuan menak dapat dikatakan lebih beruntung daripada kaum perempuan santana ataupun somah . Misalnya saja: ketika seorang perempuan somah dinikahi seorang Bupati Garut, pernikahan dilangsungkan diam-diam, tanpa pesta, cukup dengan membagi-¬bagi berekat, lain dengan pesta pernikahan seorang puteri Bupati Galuh yang diselenggarakan selama 40 hari 40 malam dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Seorang perempuan bukan menak dengan mudah diceraikan tanpa kesalahan apapun, selain kesalahan karena ia menyandang status sosial yang lebih rendah dari menak. Ada sebuah kasus yang terkenal pada awal abad ke-20 di Bandung : Aom Ogog, putera Bupati Bandung, yang akan dipromosikan menjadi bupati, dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri tercintanya, Oma, karena sang isteri bukan puteri seorang dalem. Kisah tragis ini, digambarkan dalam sebuah tembang berjudul Ceurik Oma yang menyayat hati. Lain halnya, ketika garwa padmi Bupati Garut minta cerai (bukan diceraikan), karena tidak setuju suaminya menikah lagi. Ketika ke luar kabupaten, harta-benda berlimpah didapatkannya (Lubis, 1998: 231-237).

Demikianlah gambaran betapa rendah kedudukan perempuan Sunda dalam masyarakat tradisional. Meskipun gambaran di atas menyangkut perempuan bangsawan, namun kedudukan perempuan dari kalangan rakyat biasa, agaknya tidak akan jauh dari itu.

Stigma tentang perempuan sebagai warga kelas dua itu, yang ditanamkan sejak beraba-abad lalu, ternyata cukup mengakar dan belum bisa diatasi oleh gerakan emansipasi yang sudah dicanangkan seabad yang lalu. Itulah jawaban mengapa hingga kini peran perempuan di dunia politik sekarang ini masih belum mencapai target.

Usaha untuk memberdayakan perempuan Sunda dalam dunia politik

Dengan mengamati perjalanan sejarah kaum perempuan Sunda di atas, agaknya urusan kehidupan berbangsa dan bernegara atau bidang politik masih dianggap sebagai urusan laki-laki. Meskipun dalam sejarah Sunda sebelum kemerdekaan, ada beberapa perempuan yang pernah menjadi penguasa, atau duduk dalam satu jabatan tinggi di suatu negeri, itu belum mewakili secara representatif untuk mengatakan bahwa kaum perempuan mitra sejajar dengan kaum laki-laki.

Ketika kemerdekaan sudah diraih, ternyata jumlah kaum perempuan yang duduk dalam jabatan politik, masih belum bisa mencapai jumlah minimal yaitu 30%. Padahal, ada harapan bahwa apabila kaum perempuan duduk di sana, di lembaga-lembaga politik, akan dapat mewakili kepentingan kaumnya, dalam arti mengurusi mulai dari mengangkat persoalan, membincangkan, menegosiasikan solusi yang ditawarkan, hingga melegitimasikan (bila perlu), dan mewujudkan dalam bentuk peraturan, kebijakan, atau bentuk-bentuk aksi lainnya. Dengan cara beginilah, kaum perempuan yang tentunya sepenuhnya bisa menghayati persoalan-persoalan perempuan, diharapkan mampu mengisi lowongan yang ditawarkan itu. Dinamika sejarah yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kaum perempuan Indonesia belum memiliki posisi politik yang optimal. Oleh karena itu harus lebih diberdayakan lagi. Lalu bagaimana caranya?

Menurut penulis, kunci jawabannya adalah :

Pemerintah harus melakukan rekayasa politis dengan membuat peraturan-perundang¬undangan, yang "memaksa" agar kaum perempuan diberi kuota sesuai target, jadi tidak bisa dengan hanya memberi kesempatan bebas berkompetisi.

Mengubah sikap mental masyarakat yang menomorduakan kaum perempuan, dengan membuang mitos-mitos lama yang kontraproduktif, dan diganti dengan etos kerja yang positif. Misalnya:

a. Perempuan yang selama ini dianggap konco wingking diganti dengan anggapan bahwa "perempuan itu tiang negara"

b. Dunia politik itu adalah dunia keras, (mungkin juga "kotor"), mengandung potensi konflik yang tinggi, memancing kekerasan, yang semuanya ini tidak disukai kaum perempuan; cobalah anggapan ini diubah: "dunia politik adalah dunia yang menantang kaum perempuan untuk bisa berenang di dalamnya dengan segala sikap keluwesan perempuan". Langkah nyata dalam hal jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia politik, menjadi anggota partai. Namun bukan sekedar untuk memenuhi target 30%, kaum perempuan masuk ke sana karena memang memiliki kapabilitas. Untuk itu, dibutuhkan persiapan: pendidikan formal maupun informal. Yang bersifat formal: pendidikan di bidang terkait (Ilmu politik misalnya) sedangkan yang bersifat informal: aktif dalam organisasi pemuda, LSM atau organisasi yang memberikan bekal di bidang hubungan-hubungan sosial-politik. Kita bisa mempelajari latar belakang para politisi perempuan terkemuka di negeri ini.

c. Tanamkanlah sejak di Taman Kanak-kanak, bagaimana anak perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya sebagaimana anak laki-laki, tentu tanpa mengabaikan etika dan nilai-nilai agama dan budaya. Anak-anak usia TK bagai kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Jadi, bila sejak usia dini itu, ditanamkan di dalam pikirannya bahwa mereka bukan anak yang selalu harus mengalah, harus menomorduakan dirinya sendiri dan menomorsatukan anak laki-laki, maka itu akan terbawa seumur hidupnya. Bagi anak-anak beragama Islam harus ditanamkan bahwa semua manusia itu sama kedudukannya di depan yang Maha Kuasa, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Meskipun harus pula dijelaskan bahwa secara kodrati ada perbedaan fisik, kekuatan fisik antara anak perempuan dan anak laki-laki, namun ia akan siap berkompetisi dengan anak laki-laki di bidang ilmu pengetahuan misalnya.

Daftar Pustaka

De Graaf, H.J. 1974. Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa (transl.) Jakarta: Grafitipers.

Ekadjati, Edi S (ed.). 1991. Wawacan Carios Munada. Bandung: Unpad.

Lubis, Nina H.. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan. Disertasi. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. 2004. Banten dalam pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara.

Lubis, Nina H. et al., 2008. Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa. Sumedang: kerjasama Pusat kebudayaan Sunda Fak. Sastra Unpad dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang.

Hermansoemantri, Emuch. 1979. Sajarah Sukapura. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono. 1988. Modern Indonesia; Tradition & Transformatin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kuntowijoyo. 1988. Sejarah Wanita: Dari Sejarah Androsentris ke Sejarah Androgynous. Makalah dalam Seminar Wanita. Yogyakarta: MSI Cabang Yogyakarta.

Ricklefs, M.C. 1991.Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soedarpo, Mien. 1994. Reminiscences of the Past. Jakarta: Sinar Harapan.

Soekmono. 1995. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.

Sofyan, Ismail et al.1994. Wanita Utama Nusantara ; dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Jayakarta Agung.

Sumardjo, Jakob. 2003. Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda; tafsir-tafsir Pantun Sunda. Bandung: Kelir.

Van Niel, Robert. 1960. The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Den Haag: Van Hoeve.

Situs Internet: Indocashregister.com/../dafiar-menteri-kabinet-indonesia-bersatu-jilid-2-pengumuman — resmi, diakses 21 Mei 2010.

Prastya, Kibu Hutabri. 2010 dalam gagasanhukum.wordpress.com/.../implikasi-putusan-mk¬terhadap-keterwakilan-perempuan/, diakses 22 Mei 2010) http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=176:kontri-busi-perempuan-di-pemerintah-minim&catid=38:artikel -perempuan&Itemid=114, diakses 21 Mei 2010

Sumber:

Makalah disampaikan pada kegiatan Temu Tokoh yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung tanggal 5 Agustus 2010.

Read More

Mengenang Epoch Perjuangan ”Lasywi” Jawa Barat

Oleh: Tuti Amir

Abstrak

Gambaran tentang pahlawan baik pria maupun wanita merupakan suatu bagian yang penting di dalam sejarah setiap bangsa. Kedudukan yang penting itu acapkali menempatkan para pahlawan untuk patut diperingati. Pahlawan Nasional dilestarikan dalam wujud nama jalan, nama Perguruan Tinggi, nama Angkatan Perang/Kesatrian TNI/Polri, nama rumah sakit, nama kapal dan lain sebagainya. Pengabdian semacam itu bermaksud untuk memperkenalkan para pahlawan, melangsungkan makna pengorbanan tersebut bagi generasi-generasi yang akan datang. Makna yang dapat kita tarik dari pengabdian dalam berbagai bentuk, tergantung dari kemampuan analisis dan kecakapan mengkaitkan jasa-jasa para pahlawan dalam konteks penyelesaian masalah yang dihadapi masa kini dan masa mendatang.

Pengabdian dan usaha mencari makna seperti yang dipaparkan diatas belum cukup untuk memahami setiap insan agar menarik manfaat dari pengorbanan para pahlawan. Untuk itu diperlukan bahan bacaan yang akan memberikan penjelasan terhadap perjuangan para pahlawan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, penulis berusaha untuk menguraikan perjuangan wanita dalam wadah LASYKAR WANITA (LASYWI) khususnya perjuangan Lasywi di Jawa Barat, bagaimana keberadaannya dulu, keberadaan masa kini dan bagaimana menjelang usia lanjut mereka keberadaannya dalam wadah organisasi KOWAVERI.

Pendahuluan

S

elama kurang lebih 3 ½ abad penjajahan atas Indonesia, Belanda terpaksa melancarkan perang kolonial sebanyak lebih dari 85 kali, guna mencegah bangsa Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahannya. Namun pengalaman pahit penjajahan itu membuahkan nikmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah memberikan hidayah kepada umatnya terutama bangsa Indonesia membuka pikiran bagaimana cara memerdekakan diri. Kepada bangsa Indonesia telah dibuka pikiran jalan kemerdekaan melalui generasi-generasi sebagai berikut:

1.      Generasi perintis dengan berdirinya Budi Utomo 1908.

2.      Generasi penegas dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

3.      Generasi pendobrak Kolonial Belanda dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikenal sebagai generasi Angkatan 45.

4.      Generasi pengisi kemerdekaan dengan nama Angkatan 66.

5.      Abad ke 20 adalah generasi reformasi menuju millenium ke-3 yang mempersiapkan kehidupan bernegara secara lebih demokratis (mudah-mudahan berhasil).

Pada saat memuncaknya perjuangan nasional khususnya dalam menghadapi teror tentara Inggris dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) di daerah yang telah mereka duduki pemerintah Indonesia membentuk Tentara Kebangsaan dan meresmikian Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. TKR mempunyai tugas untuk mengamankan negara dan rakyat dari gangguan teror tentara pendudukan Inggris dan NICA. TKR telah mempunyai unsur laut, udara dan kepolisian. Disamping TKR dibentuk juga LASYKAR RAKYAT sebagai Organisasi Perlawanan Rakyat untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan negara R.I. Lasykar Rakyat pada garis besarnya terdiri dari dua golongan :

1.      Lasykar yang tidak dijiwai oleh sesuatu idiologi politik, tumbuh sebagai perwujudan hasrat rakyat yang meluap-luap untuk turut serta mengisi dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, baik lasykar pria maupun lasykar wanita.

2.      Lasykar yang dijiwai oleh sesuatu idiologi politik partai, adalah lasykar yang dibentuk oleh partai-partai politik sebagai akibat Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai dan anjuran untuk membentuk Lasykar Partai.

Dalam bab berikut akan diuraikan bagaimana dan kapan terbentuknya lasykar wanita khusus di wilayah Jawa Barat secara singkat, bagaimana keadaan LASYWI selanjutnya.

Lasykar Wanita Indonesia (LASYWI) Jabar

Lasywi terbentuk pada tanggal 12 September 1945 di Bandung dan bermarkas di gedung Mardi Hardjo Jl. Pangeran Sumedang, sekarang Jl. Otto Iskandardinata. Lasywi Mardi Hardjo langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Ibu S. Yati Arudji Kartawinata (waktu itu bapak Arudji Kartadinata adalah Menteri Muda Pertahanan RI). Pelindung Laswi adalah Bapak Arudji sendiri sebagai Komandan Divisi III dan Bapak Oman Abdulrachman waktu itu sebagai Komandan Resimen VIII TRI. Lasywi direkrut dari para pelajar putri dari berbagai sekolah menengah yang ada di Bandung dan beberapa ibu-ibu dari Fujingkai dan beberapa yang sudah bekerja pada zaman penjajahan, mereka rata-rata selesai HIS, kelas pertama MULO dan ada juga yang sudah selesai HIK.

Pelatih-pelatih Lasywi adalah personil-personil dari Resimen VIII, Batalyon II (Yon Sumarsono), BKR, KRIS dan pemuda PTT yang melatih bidang kemiliteran, mereka juga (Lasywi) diberi pelajaran Bidang Rohani oleh Ibu Pardjaman dan Ibu Aliratman (sekarang beliau-beliau telah tiada), selain itu diberikan latihan bongkar pasang senjata, cara menembak dan bela diri. Setelah direkrut dan banyak yang bergabung, maka disusunlah organisasi yang terdiri dari : 2 Seksi (setingkat Peleton) dan tiap peleton membawahi 8 Brigade (regu). Kekuatan personil Lasywi waktu itu berjumlah 90 orang dan 10 orang tenaga administrasi pengawas asrama dan pengawasan dapur.

Di waktu senggang Lasywi mendapat pelajaran tambahan seperti :

• EHBO (Erstehulp Voor Ongelulkken)/PPPK.
• Baris berbaris.
• Bongkar pasang senjata (Karabyn Mouser sampai Water Mantel).
• Bela diri tangan kosong (PDTB).
• Anggar (Floret, Sabel).
• Membaca kode morse dan bendera.

Pengalaman terjun ke lapangan.

• Membantu korban banjir Cikapundung.
• Mengangkat korban pemboman di Cicadas, hantaman Howitser di Tegallega.
• Mengangkat korban masyarakat yang kena tembakan Howitser yang ditembakkan dari gedung Dennos dan mengangkat sorban ke R.S. Imanuel.
• Pada peristiwa Bandung Lautan APi mundur ke CIparay (Cipaku) dan membentuk dapur perjuangan.
• 4 Brigade (Regu) dipencar dan diperbantukan ke 5 Yon I s/d Yon V waktu kembali ke induk pasukan asrama Lasywi kena sasaran Howitser yang ditembakan dari Dayeuh Kolot, asrama jadi berantakan dan seorang kena pecahan peluru Howitser.
• Asrama pindah ke Majalaya, nasibnya sama karena dihujani bom asrama hancur dan mengakibatkan 8 anggota gugur dan 2 orang cidera.
• 2 Regu Lasywi dipanggil oleh Ibu Arudji ke Jogja (waktu itu Bapak Arudji menjabat MENMUD Pertahanan) tugas-tugas regu itu melatih pasukan yang sudah terbentuk dan pasukan yang sudah terlatih diambil alih oleh Ibu Yos Chairul Saleh untuk dijadikan Wanita Pembantu Perjuangan (WAP) dan Lasywi Bandung tetap bersama Ibu Arudji.
• Akhir 1948 kembali ke Bandung dengan jalan kaki, 6 orang menghadap Pak Oman Abdurahman apa tugas Lasywi selanjutnya. Pak Oman menyarankan agar melanjutkan sekolah, ada yang ke V.H.O. (Voorbreiding Loor Hoger Onderwiys) dan ada yang ke Kweek School Njemuesty sesudah itu semua Lasywi berkeluarga sampai beranak cucu. Estela dibentuk KOWAVERI (Korp Wanita Veteran RI) bersama berkumpul lagi dan dalam wadah KOWAVERI.
•  

SUSUNAN PENGURUS LASYWI BANDUNG

Setelah didirikan tanggal 12 Nopember 1945 dan telah tersedia SDM Lasywi maka disusunlah Lasywi Jabar yang berkedudukan di Jl. Pangeran Sumedang No. 91 Bandung. Adapun sususnannya ádalah sebagai berikut :

Promotor	:	Ibu Yati Arudji Kartawinata
Pemimpin	:	Ibu Yati Arudji Kartawinata
Pelindung	:	Bp. Arudji Kartawinata
		Bp. Oman Abdurahman
		Ibu D. Pardjaman
		Ibu Kurniasih Suranata
Ketua	:	Ibu Arudji Kartawinata
Wakil Ketua	:	Ibu Djuhaeni Maskun (Alm)
Sekretaris I	:	Tedja Setiasih (Edja)
Sekretaris II	:	Kusumatinah
Bendahara I	:	Maemudah (Alm)
Bendahara II	:	Siti Sobarian (Alm)
Pembantu Umum	:	Kustiani
		Suliah
Ajudan	:	Nani Ramami
		Sri Sisbandiah

Seksi-Seksi

Perlengkapan	:	Djajat / Perry
Dapur Umum	:	Rosmana Timun Muljani
Palang Merah	:	Jatimah Roosmini
Sosial	:	Kajati Jootje
Intel	:	Nani Sumarni Sisbandijah (Alm)
Penghubung	:	Atikah Kustiani

Pasukan

Kepala Seksi I (DANTON) Kepala Seksi II (DANTON) Kepala Brigade I (DANRU) Kepala Brigade II (DANRU) Kepala Brigade III (DANRU) Kepala Brigade IV (DANRU) Kepala Brigade V (DANRU) Kepala Brigade VI (DANRU) Kepala Brigade VII (DANRU) Kepala Brigade VIII (DANRU) Kepala Brigade IX (DANRU) Merangkap Ordonamns

: E. Sariah/Sartje (sekarang May Purn) : Sisbandiah (Alm) : Tuti Kartabrata : Arinah : Hermiati : Suprapti : Sukarmi : Sukarningsih : Hartini : Hindun : Willy

Setelah disusun kepengurusan maka Lasywi mempunyai Undang-Undang Laskar Wanita yang berbunyi :

1.      Tidak ada sembahan lain, melainkan Tuhan saja.

2.      Cinta dan sayang kepada tanah air, bangsa dan agama.

3.      Jujur ikhlas dan suci.

4.      Suka menolong dan tidak menghendaki pembalasan.

5.      Setia para perjanjian.

6.      Berani karena benar takut berbuat salah.

7.      Sabar dan rela membantu pasukan yang manapun juga.

8.      Boleh dipercaya.

9.      Teguh memegang disiplin.

10.  Menurut dan berdiri dibelakang pemimpin.

11.  Membaca kalimat syahadat.

12.  Saya sungguh-sungguh dan suci hati.

13.  Meneriakkan kata “MERDEKA”.

Selain itu Lasywi juga mempunyai lagu Mars Lasywi yang berbunyi :

MARS LASYWI

Dari Jakarta ke Semarang.

Dari Jogja dan Surabaya.

Beta cari sampai sekarang.

Hanya di Bandung ada Lasywi.

Reff :

Oh Lasykar Wanita Indonesia

Menjelma di dalam panca roba.

Dengarlah panggilan pertiwi.

Siapa yang rela tentu Lasywi.

Kegiatan yang menonjol pada peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) Lasywi digabungkan dengan MP3 dan diberi tugas mengurus dapur umum untuk para pejuang yang berada di daerah pertempuran sektor Bandung Selatan. Anggota Lasywi disebarkan ke setiap kesatuan untuk menyelenggarakan dapur umum dan Palang Merah yang berada digaris depan sektor Bandung Selatan.

1.      Tugas dapur umum pada saat itu adalah :

2.      Mencari bahan mentah makanan.

3.      Memasak dan mengantarkan ke front depan yang ditugaskan mengawal ompreng ke Pusat Dayeuh Kolot adala Sdr Nani Ramami.

Logistik diangkut dengan gerobak-gerobak milik Lasywi, apabila gerobak Lasywi mogok maka tidak segan-segan menggunakan kendaraan pribadi yang lewat, bahkan mobil Pak Nasution pun tidak luput untuk dipakai mengantar ompreng.

Korban-korban yang terjadi pada saat asrama di Majalaya dibombardir sehingga menimbulkan 10 orang luka-luka dirawat di R.S. Garut dan 4 orang meninggal yaitu 3 orang bala bantuan dari Jogjakarta dan Magelang dan 1 orang lagi dari Garut. Para korban telah dimakamkan kembali/dipindahkan ke TMP Jogjakarta 2 orang dan 1 orang lagi di TMP Madiun dan 1 orang lagi masih berada di pemakaman Majalaya yaitu Sdr. Lala. Korban cacar lainnya ialah Sdr. Djadjat dan Sdr. Euis Sariah alias Sartje menderita tromelvliesnya pecah yang mengakibatkan pendengarannya tidak normal lagi (sekarang beliau adalah May Purnawirawati NPV 09.018.770 beliau diangkat menjadi Mayor berdasarkan Kepres No. 307 Th. 1968).

Kegiatan Lasywi Lasywi di luar Kota Bandung

1. Pada perang kemerdekaan I (Class ke-I tahun 1947) Lasywi dipecah menjadi 2 pimpinan yaitu :

a.       Lasywi pimpinan Ibu Awibowo

b.      Lasywi pimpinan Ibu Pangeran Hadinegara

Yang beroperasi diwilayah Jogjakarta.

2. Pada perang kemerdekaan II (Class ke-II tahun 1948) Lasywi siang hari bertugas sebagai palang merah dan dapur umum, malam hari ikut bergerilya di wilayah Jawa Tengah.
3. Inspektorat wanita biro perjuangan yang dipimpin saudari Atikah dan Saudara Edja sebagai sekretaris berkedudukan di Garut bertugas untuk membentuk kader-kader wanita untuk ditugaskan di kecamatan-kecamatan, tugas mereka adalah :

a.       Membantu jawatan sosial.

b.      Memberantas buta huruf.

c.       Membuat makanan tahan lama untuk dikirim ke front.

d.      Menjahit pakaian untuk para lasykar.

e.       Mencari dana untuk para korban di rumah sakit.

4. Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 lasykar resmi dinyatakan bahwa anggota Lasywi kembali ke masyarakat dengan catatan bahwa perjuangan belum selesai, dimanapun mereka berada kewaspadaan nasional tetap ditingkatkan dan akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pemeo ”Walau pejuang sudah sampai pada Purna Yudha tetapi tidak mau mengenal purna bhakti”. Atau mengutip kata-kata dari Jenderal Besar Douglas McArthur yang terkenal dengan ”We ar Old Soldier but Old Soldier Never Die”.

Laswy Masa Kini (Terbentuknya Kowaveri)

1. Dalam rangka memperingati hari proklamasi tahun 1947 para veteran wanita dan pejuang lainnya diundang oleh Ibu Tien Soeharto (Alm) menyelenggarakan reuni antar wanita anggota kelasyakaran wanita dari seluruh tanah air yang pernah ikut dalam perjuangan Kemerdekaan dan membebaskan dari cengkeraman penjajah. Gagasan tersebut ditanggapi secara positif, antara lain oleh Ibu. S.Y. Arudji Kartawinata (alm), Ibu S. Koempoel (alm) dan Ibu Sri Wulan Soejitno.
2. Tanggal 4 Maret 1976 diadakan reuni akbar kelasyaran wanita di Sasana Langen Budaya TMII dan dihadiri kira-kira 1.500 orang.
3. Tanggal 18 Juli 1976 diadakan sarasehan di Gedung Joang 45 Jl. Menteng Raya 81 Jakarta Pusat dengan undangan yang terbatas, masalah yang dibicarakan membahas “wadah apa yang dapat dibentuk untuk mempersatukan mereka dalam gerak langkah selanjutnya”. dalam sarasehan tersebut diundang Ketua Umum LVRI pada waktu itu yaitu Laksamana Purn O.B. Syaaf (Alm) (periode 1973-1978) yang mengajak para pejuang wanita untuk bergabung dalam LVRI, hal itu disambut baik oleh para peserta sarasehan, namun berhubung tidak semua wanita pejuang dapat memenuhi persyaratannya yang digariskan oleh undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang keveteranan maka dalam sarasehan itu disepakati membentuk suatu yayasan Wirawati Catur Panca yang dapat mewadai/menampung aspirasi seluruh wanita pejuang baik wanita yang memenuhi syarat sebagai veteran maupun yang tidak dan diresmikan bulan Mei 1976.
4. Berdasarkan usul/saran dari ibu-ibu peserta veteran wanita (a.l. Ibu Arudji Kartawinata dan Ibu WIlly D.P. Soekirman (dari Lampung). Munas IV LVRI tahun 1978 di Medan telah memutuskan dibentuknya anak organisasi Wanita Veteran disamping Korps CACAT Veteran, Korps Sarjana Veteran dan Korps Karyawan Veteran. Bapak Letjen (Purn) Achmad Tahir yang terpilih sebagai Ketua Umum LVRI pada Munas tahun 1978 telah menugaskan kepada Pembantu Umum Urusan Peranan Wanita LVRI yaitu Ibu Herlina Kassim untuk mempersiapkan pembentukan anak organisasi Wanita Veteran dengan membentuk panitia. Panitia yang dibentuk 7 orang yaitu :

a.       Ibu Herlina Kassim.

b.      Ibu Lieke Sadikin.

c.       Ibu Mimi Soetopo (Alm).

d.      Ibu Lies Hayati Tamin (Alm).

e.       Ibu Malindar (Alm).

f.       Ibu Moedjinah Hamy Soetoyo.

g.      Ibu Sri Wulan Soejitno.

Tanggal 5 s.d 7 Desember 1979 Panitia 7 menyelenggarakan musyawarah kerja membentuk anak organisasi bagi Veteran Wanita. Muker tersebut telah memutuskan :

a.       Terbentuknya Korps Veteran Wanita.

b.      Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c.       Progja Kerja.

Berdasarkan S.K. MBLV Nomor : Skep-59 / MBLV / IV / 12 / 1979 tanggal 20 Desember 1979 nama Korps Veteran Wanita diubah menjadi ”Korps Wanita Veteran Republik Indonesia” disingkat ”Kowaveri” dan hari ulang tahun Kowaveri ditetapkan tanggal 26 Maret. Kini telah dibentuk PD. Kowaveri di 20 propinsi perwakilan di 3 propinsi dan cabang di 144 kabupaten yang semuanya itu merupakan anak organisasi dari MADA/MACAB LVRI yang bersangkutan.

Keadaan/situasi Kowaveri PD. Jabar saat ini

Di Bandung/Jawa Barat ketua Kowaveri pertama adalah Ibu Nani Juhro yang diresmikan tahun 1980 dan susunan pimpinan/pengurus Kowaveri sekarang periode 1995 – 2000 sebagai berikut :

Ketua	:	Ny. Hj. Tuti Amir.
Wakil Ketua	:	Ny. Djalal Asikin.
Bagrog/Umum	:	Ny. Nina Gunawan.
		Ny. Hj. E. Djutifah Pakih.
Bag. Kesejahteraan	:	Ny. Hj. Kuswariyah.
		Ny. Hj. Sukarningsih.
Bag Sosial/Budaya	:	Ny. Hj. Tedjaningsih
		Ny. Hj. Kowarini.
Bag Ekuin	:	Ny. Hj. Empit Supita.
		Ny. Hj. Euis Sariah.
Bendahara	:	Ny. Kuntarsih.
		Misriadi.
Sekretaris	:	Ny. Hj. Djuariah Harun.

Setelah mengalami liku-liku perjuangan/pengabdian mantan Lsywi yang bernaung dibawah organisasi Kowaveri Alhamdulillah telah dilaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya meskipun mengalami berbagai macam tantangan selama 22 tahun berdirinya Kowaveri PD. Jabar dan cabang di propinsi Jabar dari hasil pantauan tiap muscab ternyata SDM Kowaveri mengalami penyusutan secara alamiah dan yang ada banyak mengalami uzur antara lain Macab Kowaveri Bogor dan Majalengka, dalam Muscab tidak bisa terlaksana karena SDM nya tidak ada. Hasil Kongres ke VIII LVRI di Jakarta tanggal 26 s/d 28 Maret 2002 ternyata eksistensinya Kowaveri masih dibutuhkan, perlu diketahui bahwa SDM Kowaveri/Lasywi bahwa kini sudah berusia antara 70-80 tahun dan pada tahun 2004 nanti beliau-beliau telah masuk masa Post Activity Path (masa istirahat) untuk ini wajar bila timbul pertanyaan ”QUOVADIS LASYWI”.

Kesimpulan

Kelasykaran para pejuang RI dalam perjuangan kemerdekaan tidak dimonopoli oleh kaum pria namun dalam kenyataannya ikut pula Lasykar Wanita Indonesia (LASYWI) seperti diuraikan di atas khususnya Lasywi Jawa Barat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Penulis telah berupaya menyampaikan informasi tentang lika-liku perjuangan Lasykar Wanita Indonesia khususnya Lasywi di Jawa Barat, namun karena sulitnya memperoleh data kepustakaan/referensi tentang Lasywi, tulisan ini perlu penyempurnaan.

Saran

Kepada pembaca yang budiman apabila mengetahui cerita/informasi tentang Lasywi mohon disampaikan kepada penulis dengan alamat Jl. Jawa No. 56 Bandung, untuk kesempurnaan dan perbaikan terima kasih atas partisipasinya.

Penutup

Demikianlah tulisan yang berjudul MENGENANG EPOCH PERJUANGAN LASYWI JAWA BARAT, atas kekurangannya penulis mohon maaf. semoga bermanfaat.

Sumber:

Makalah disampaikan pada kegiatan Temu Tokoh yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung tanggal 5 Agustus 2010.

Read More