WILAYAH KERJA: PROVINSI JAWA BARAT, DKI JAKARTA, BANTEN, DAN LAMPUNG

Kebudayaan akan Jadi Bidang Garap Kemendiknas

Kebudayaan akan Jadi Bidang Garap Kemendiknas

Sabtu, 15 Oktober 2011, 21:13:45 WIB


Cikeas, Bogor: Kebudayaan akan masuk ke dalam bidang kerja Kementerian Pendidikan Nasional, yang kemungkinan akan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (15/10) malam, memanggil Wiendu Nuryanti ke Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, untuk membantu Mendiknas Muhammad Nuh sebagai Wakil Mendiknas bidang Kebudayaan.

"Saya mendapatkan tugas untuk membantu Mendiknas, terutama di bidang kebudayaan." kata Wiendu Nuryanti, seusai audiensi dengan Presiden SBY. Dengan demikian, Kemendiknas akan diperkuat dua Wamen, setelah Jumat (14/10) siang kemarin Presiden menunjuk Musliar Kasim sebagai Wamendiknas bidang Pendidikan.

Presiden, lanjut Wiendu, menyampaikan tiga amanah penting terkait tugas barunya. Pertama, kebudayaan perlu mendapat ruang yang sentral sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Kedua, Indonesia memerlukan adanya satu perumusan kebijakan-kebijakan mengenai kebudayaan, dalam arti luas, yang nantinya akan diikuti oleh program strategis secara menyeluruh.

"Terakhir, bagaimana fungsi Wakil Menteri Diknas bidang Kebudayaan nanti akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Diknas bidang Pendidikan membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan agar pendidikan dan kebudayaan, sebagai pilar penting pembangunan Indonesia, ke depan bisa menjadi salah satu faktor akselerasi penting untuk mencapai kesejahhteraan masyarakat," Wiendu, Guru Besar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan.

Wiendu Nuryanti dipanggil Presiden SBY di Cikeas bersamaan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dan Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Rusman diminta menjadi Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Eko Prasojo sebagai Wakil Menteri Penertiban Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi.

Seusai diterima Presiden SBY, Rusman Heriawan menjelaskan, dalam pertemuan tadi Presiden SBY menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis. Presiden meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi pangan sebagai Wakil Mentan. "Tugas kami nanti selalu secara konsisten bisa meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mencapai keberlanjutan swasembada, dan lebih khusus lagi kalau bisa kita bisa mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, dan kemudian swasembada yang lain," ujar Rusman. Ia mengisi posisi Bayu Krisnamurti yang pindah pos Wakil Menteri Perdagangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan swasembada pangan ini menjadi penting untuk menjaga ketahanan pangan dan menjamin kebutuhan pangan 240 juta lebih penduduk Indonesia. Presiden SBY berharap Rusman bersama Mentan Suswono merumuskan rencana jangka pendek dan panjang yang akan dicapai.

Sedangkan Eko Prasojo diminta Presiden untuk membantu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. "Reformasi birokrasi menjadi prioritas program nasional karena birokrasi menjadi tulang punggung pembangunan nasional, dan awak yang menerbangkan pembangunan nasional ini harus melakukan reformasi secara lebih cepat," kata Eko Prasojo.

Secara khusus, Eko melanjutkan, tujuan dari reformasi birokrasi adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bersih. Presiden menyampaikan lima hal utama dalam reformasi birokrasi ini. Pertama, perbaikan proses implementasi dan kebijakan publik di sektor pemerintahan, khususnya dalam birokrasi. Kedua, perbaikan proses pelayanan. Ketiga, reformasi kepegawaian.

Keempat, penguatan dan mesin untuk menggerakan reformasi birokrasi itu sendiri. "Kelima, memperkuat hukum administrasi negara dalam rangka untuk memperkuat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga akan mengurangi potensi korupsi di dalam birokrasi," Eko menambahkan. (dit)

Popular Posts