ABSTRACT
Artikel ini bertujuan untuk menulis sejarah pembentukan Kabupaten Luwu Utara dari perspektif aktor yang terlibat pada proses pembentukan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode sejarah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan Kabupaten Luwu Utara bukan hanya sekali ini muncul, tapi keinginan tersebut sudah sejak lama diperjuangkan. Usaha tersebut dimulai sejak 1959, diulang kembali pada 1966, dan akhirnya pada 1999 Kabupaten Luwu Utara terbentuk. Pembentukan Luwu Utara adalah berkat perjuangan masyarakat Luwu Utara yang terdiri dari berbagai unsur, unsur mahasiswa yang tergabung pada Forum Komunikasi Mahasiswa Luwu Utara, unsur masyarakat biasa bahkan unsur pemerintah. Cepatnya proses pembentukan Luwu Utara pada 1999 ini berkat politik lobbying yang dilakukan oleh Ryass Rasyid yang memiliki kedekatan khusus dengan Lutfi A. Mutty (Dirjen PUOD). Alasan Utama pembentukan Kabupaten Luwu Utara tidak hanya dikarenakan pertimbangan desentralisasi, demokratisasi dan good governance, serta kalkulasi ekonomis namun juga karena kepentingan aktor-aktor dibaliknya.
The study aims to reveal the history of the formation of the North Luwu District based on the perspective of the actors who were directly involved in the formation process. This research, which uses the historical method, shows the results of the research that the efforts to form the North Luwu District have been pursued for a long time. The effort, which had been started since 1959, was re-submitted in 1966, and finally in 1999 the North Luwu District was successfully formed. The formation of North Luwu District was the result of support from the North Luwu communities which consisted of various elements, such as elements of students who were members of the North Luwu Student Communication Forum, elements of societies, and even elements of the government. The process of formation the North Luwu District in 1999 proceeded rapidly because of political lobbying approached by Ryass Rasyid towards Director General for PUOD Lutfi A. Mutty. The main reasons behind the formation of the North Luwu District was not only due to the considerations of decentralization, the democratization and the good governance, as well as the economic calculations but also because of the interests of the actors behind it.
KEYWORDS
Luwu Utara, Masamba, dan lobi politik.
FULL TEXT:PDF
REFERENCES
Agung, M. (2016). Pengaruh Pemekaran terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Universitas Hasanuddin.
Amin, B., Hasanuddin, & Tilome, R. (2013). Mengukuhkan Jati Diri. Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2001). Yogyakarta: Ombak.
Arghiros, D. (2001). Democracy, Development and Decentralisation in Provincial Thailand. Surrey: Surzon.
Arsip Muhammad Saleh Lahade Reg. 441 tentang pandangan atas Situasi di Daerah Sulawesi Selatan tanggal 1 Oktober 1968. (n.d.).
Darnadi, D. (Februari 2018). Wawancara.
Djunaedi, A. (Maret 2018). Wawancara.
Erman, E. (2012). Remembering and forgetting: The History of Sheikh Yusuf Struggle for Human Rights. Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, 1(1), 101–122.
Harvey, B. S. (1983). Permesta: Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: Grafiti Press.
Hughes, S. (1964). History as Art and as Science. New York.
Idar, H., Tahir, Junaedi, A., Mammala, M. D. (Maret 2018). Focus Group Discussion Kementerian Penerangan. (1952). Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: Kementerian Penerangan.
Lloyd, C. (1993). The Structures of History. Blackwell: Oxford.
Mattulada, M. T. (2017). Dinamika Politik Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Makassar: Pustaka Sawerigading bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
Muis, A. (2008). Lutfi A. Mutty: Pioneer Luwu Utara. Yogyakarta: Citra Pustaka.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287–309.
Nordholt, H. S. & Klinken, G. v. (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KILTV dan Yayasan Obor Indonesia.
Pasajo, H. (26 Februari 2018). Wawancara
Pradadimara, D. (2004). Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar, Draf Pertama, Juli 2004. Surabaya.
Rohmah, N. S. (2018). Elit dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90–105.
Sulistyo, H. (2000). Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan. Jakarta: Gramedia.
Tasran, K. (02 Maret 2018). Wawancara.
Trisnawati, A. (2015). Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes. Journal of Politic and Government Studies, 4(2), 1–21.
Yosephus, S. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga). Jurnal Politico, 3(19).
Artikel ini bertujuan untuk menulis sejarah pembentukan Kabupaten Luwu Utara dari perspektif aktor yang terlibat pada proses pembentukan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode sejarah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan Kabupaten Luwu Utara bukan hanya sekali ini muncul, tapi keinginan tersebut sudah sejak lama diperjuangkan. Usaha tersebut dimulai sejak 1959, diulang kembali pada 1966, dan akhirnya pada 1999 Kabupaten Luwu Utara terbentuk. Pembentukan Luwu Utara adalah berkat perjuangan masyarakat Luwu Utara yang terdiri dari berbagai unsur, unsur mahasiswa yang tergabung pada Forum Komunikasi Mahasiswa Luwu Utara, unsur masyarakat biasa bahkan unsur pemerintah. Cepatnya proses pembentukan Luwu Utara pada 1999 ini berkat politik lobbying yang dilakukan oleh Ryass Rasyid yang memiliki kedekatan khusus dengan Lutfi A. Mutty (Dirjen PUOD). Alasan Utama pembentukan Kabupaten Luwu Utara tidak hanya dikarenakan pertimbangan desentralisasi, demokratisasi dan good governance, serta kalkulasi ekonomis namun juga karena kepentingan aktor-aktor dibaliknya.
The study aims to reveal the history of the formation of the North Luwu District based on the perspective of the actors who were directly involved in the formation process. This research, which uses the historical method, shows the results of the research that the efforts to form the North Luwu District have been pursued for a long time. The effort, which had been started since 1959, was re-submitted in 1966, and finally in 1999 the North Luwu District was successfully formed. The formation of North Luwu District was the result of support from the North Luwu communities which consisted of various elements, such as elements of students who were members of the North Luwu Student Communication Forum, elements of societies, and even elements of the government. The process of formation the North Luwu District in 1999 proceeded rapidly because of political lobbying approached by Ryass Rasyid towards Director General for PUOD Lutfi A. Mutty. The main reasons behind the formation of the North Luwu District was not only due to the considerations of decentralization, the democratization and the good governance, as well as the economic calculations but also because of the interests of the actors behind it.
KEYWORDS
Luwu Utara, Masamba, dan lobi politik.
FULL TEXT:PDF
REFERENCES
Agung, M. (2016). Pengaruh Pemekaran terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Universitas Hasanuddin.
Amin, B., Hasanuddin, & Tilome, R. (2013). Mengukuhkan Jati Diri. Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2001). Yogyakarta: Ombak.
Arghiros, D. (2001). Democracy, Development and Decentralisation in Provincial Thailand. Surrey: Surzon.
Arsip Muhammad Saleh Lahade Reg. 441 tentang pandangan atas Situasi di Daerah Sulawesi Selatan tanggal 1 Oktober 1968. (n.d.).
Darnadi, D. (Februari 2018). Wawancara.
Djunaedi, A. (Maret 2018). Wawancara.
Erman, E. (2012). Remembering and forgetting: The History of Sheikh Yusuf Struggle for Human Rights. Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, 1(1), 101–122.
Harvey, B. S. (1983). Permesta: Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: Grafiti Press.
Hughes, S. (1964). History as Art and as Science. New York.
Idar, H., Tahir, Junaedi, A., Mammala, M. D. (Maret 2018). Focus Group Discussion Kementerian Penerangan. (1952). Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: Kementerian Penerangan.
Lloyd, C. (1993). The Structures of History. Blackwell: Oxford.
Mattulada, M. T. (2017). Dinamika Politik Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Makassar: Pustaka Sawerigading bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
Muis, A. (2008). Lutfi A. Mutty: Pioneer Luwu Utara. Yogyakarta: Citra Pustaka.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287–309.
Nordholt, H. S. & Klinken, G. v. (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KILTV dan Yayasan Obor Indonesia.
Pasajo, H. (26 Februari 2018). Wawancara
Pradadimara, D. (2004). Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar, Draf Pertama, Juli 2004. Surabaya.
Rohmah, N. S. (2018). Elit dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90–105.
Sulistyo, H. (2000). Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan. Jakarta: Gramedia.
Tasran, K. (02 Maret 2018). Wawancara.
Trisnawati, A. (2015). Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes. Journal of Politic and Government Studies, 4(2), 1–21.
Yosephus, S. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga). Jurnal Politico, 3(19).
